Ketua DPRD Blora, Mustopa, langsung turun tangan. Dalam audiensi bersama perwakilan APTRI (Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia) di Pendopo Pertemuan DPRD Blora, Kamis (17/10/2025).

Mustopa,menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama legislatif sedang bergerak mencari solusi cepat agar petani tidak merugi.

“Petani tebu saat ini benar-benar pusing. Pabrik GMM tutup, sementara ada isu PG Trangkil Pati juga akan berhenti operasi. Sekitar 500 hektare lahan tebu di Blora belum bisa ditebang, padahal musim hujan sudah mulai. Ini harus segera kita carikan jalan keluar,” tegas Mustopa. 

Dalam pertemuan tersebut, DPRD Blora menghadirkan Direktur Perum Bulog untuk membuka peluang kerja sama penyerapan hasil tebu rakyat. Namun, Mustopa mengungkapkan, pembahasan lebih lanjut masih menunggu keputusan internal dari pihak Bulog.

“Kita sudah diskusikan langsung dengan Direktur Bulog. Jawabannya, akan segera dibahas internal untuk mencari skema terbaik pada perbaikan sistem 2026 nanti,” jelasnya.

Selain itu, Mustopa juga menyampaikan bahwa pihaknya tengah mengupayakan perpanjangan masa giling di PG Trangkil Pati, agar sebagian tebu dari Blora masih bisa diproses di sana.

“Kalau masa giling bisa diperpanjang, petani Blora bisa sedikit lega. Setidaknya hasil panen 500 hektare yang belum tertebang bisa terselamatkan,” imbuhnya.

Tak hanya soal pemasaran, para petani juga menyampaikan kendala teknis di lapangan. Di tengah musim hujan, akses menuju lahan menjadi sulit dilalui kendaraan pengangkut tebu.

“Petani meminta agar tiap lokasi disiapkan alat berat atau bego untuk membantu akses truk pengangkut tebu, supaya panen bisa tetap berjalan meski kondisi medan becek,” tutur Mustopa.

Lebih jauh, DPRD Blora berencana memfasilitasi pertemuan langsung petani dengan Menteri atau Wakil Menteri terkait, agar keluhan dan harapan mereka dapat tersampaikan secara langsung ke pemerintah pusat.

“Kita siap menjembatani aspirasi ini. Petani ingin bicara langsung dengan Menteri atau Wamen, dan DPRD akan bantu fasilitasi. Ini harus ada solusi nyata,” tandas Ketua DPRD Blora tersebut.

Penutupan pabrik gula GMM Todanan menjadi pukulan telak bagi petani tebu Blora, yang selama ini menggantungkan penghidupan dari hasil giling lokal. DPRD berharap, langkah-langkah cepat lintas sektor dapat segera menyelamatkan hasil panen agar tidak terbuang percuma.(nurul) 

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman, Ketua DPRD H. Mustopa, Ketua PCNU Blora H. M. Fatah, serta Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Abdullah Aminudin. Selain menjadi ajang spiritual, kegiatan ini juga menjadi momentum konsolidasi kekuatan perempuan NU sekaligus bentuk dukungan terhadap program pembangunan daerah.

Ketua Muslimat NU Kabupaten Blora, Komariyah, dalam sambutannya menegaskan pentingnya sinergi antara Muslimat dan Fatayat NU dalam mendukung program keagamaan dan sosial masyarakat.

“Muslimat dan Fatayat adalah dua elemen yang tidak terpisahkan. Kita harus solid dalam mendukung perjuangan dan pengabdian NU di tengah masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PCNU Blora, H. M. Fatah, menyoroti peran strategis perempuan dalam membangun bangsa.

“Perempuan adalah tiang negara. Bila perempuannya baik, maka baik pula negara itu,” tegasnya.

Ketua DPRD Blora, H. Mustopa, juga memberikan apresiasi atas kiprah Muslimat NU yang dinilainya konsisten menjadi garda terdepan dalam menyebarkan nilai-nilai keislaman hingga pelosok desa.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman menyampaikan selamat atas peringatan Harlah ke-79 Muslimat NU. Ia mengajak seluruh kader Muslimat NU untuk terus berperan aktif dalam pembangunan daerah di berbagai sektor — mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga pertanian.

“Kami tengah berupaya memperbaiki jalan-jalan, meningkatkan mutu pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Dengan peran ibu-ibu Muslimat, insyaAllah kita bisa mewujudkan Blora yang maju, baldatun thoyyibatun warobbun ghofur,” ungkapnya.

Bupati Arief juga menegaskan pentingnya peran ibu dalam kesuksesan generasi bangsa. Ia bahkan menuturkan bahwa pencapaiannya saat ini tidak lepas dari doa ibunya yang merupakan kader Muslimat NU.

“Saya bisa sampai di titik ini karena doa ibu saya, yang juga Muslimat. Jadi majunya Blora juga berkat doa ibu-ibu semua,” ujarnya disambut tawa dan tepuk tangan ribuan hadirin.

Puncak acara semakin khidmat dengan kehadiran Nyai Hj. Nawal Nur Arafah Yasin, istri Wakil Gubernur Jawa Tengah, yang menyampaikan mauidhoh hasanah kepada seluruh jamaah.

Kemeriahan peringatan Harlah ini turut diwarnai kegiatan sosial berupa penyerahan santunan dari Baznas Blora kepada 60 anak yatim, yang dilakukan secara simbolis oleh Bupati bersama perwakilan tokoh yang hadir.

Perayaan Harlah ke-79 Muslimat NU di Blora tidak hanya menjadi peringatan sejarah organisasi, tetapi juga momentum memperkuat solidaritas dan peran strategis perempuan NU dalam mewujudkan kemajuan Kabupaten Blora yang religius dan berdaya. (NURUL) 

Penghargaan bergengsi ini diserahkan dan diterima langsung oleh Direktur RSUD dr. R. Soetijono Blora, dr. Puji Basuki.di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora,  Jumat (17/10/2025), 

Dalam keterangannya, dr. Puji Basuki menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen rumah sakit dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan berbasis teknologi digital.

Kami terus berupaya menghadirkan layanan yang cepat, mudah, dan transparan melalui digitalisasi. Salah satunya lewat aplikasi Dolan Soetijono, yang bisa diunduh di Playstore,” ujar dr. Puji.

Aplikasi Dolan Soetijono memudahkan masyarakat untuk melakukan pendaftaran online, memantau hasil laboratorium dan radiologi, hingga melihat riwayat pengobatan secara langsung tanpa perlu menunggu hasil cetak.

“Cukup dengan memasukkan nomor rekam medis dan tanggal lahir, pasien sudah bisa melihat seluruh hasil pemeriksaan, termasuk daftar obat dan cara penggunaannya. Semua data tersimpan aman secara digital,” jelasnya.

Lebih lanjut, dr. Puji menegaskan bahwa RSUD dr. R. Soetijono kini berkomitmen meninggalkansistem manual berbasis kertas. Seluruh pencatatan rekam medis dilakukan secara elektronik dan terhubung dengan aplikasi Dolan Soetijono.

“Kami tekankan kepada seluruh tenaga medis dan staf agar berkomitmen penuh pada sistem digital ini. Pasien pun kami dorong untuk memanfaatkan aplikasi tersebut agar lebih mudah mendapatkan informasi hasil pemeriksaan,” imbuhnya.

Sebagai langkah lanjutan, RSUD dr. R. Soetijono Blora juga tengah menyiapkan pengembangan layanan digital lainnya, termasuk pembayaran non-tunai melalui QRIS, kartu debit, maupun mobile banking.

“Dengan sistem pembayaran cashless, pasien tidak perlu lagi membawa uang tunai. Semua bisa dilakukan secara praktis dan aman,” terang dr. Puji.

Melalui berbagai inovasi ini, RSUD dr. R. Soetijono Blora semakin mempertegas posisinya sebagai rumah sakit daerah dengan layanan modern, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.(nurul) 

Hal tersebut diungkap Bupati saat memimpin jalannya prosesi penandatanganan perjanjian kerja dan pengambilan sumpah/ janji jabatan fungsional untuk 1.535 PPPK Kabupaten Blora tahap II formasi tahun 2024, Jumat (17/10/2025) di Alun-Alun Kabupaten Blora.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Blora, saya ucapkan selamat kepada 1.535 orang yang telah dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK tahap II formasi tahun 2024, yang baru saja menandatangani perjanjian kerja sebagai PPPK dan menerima keputusan pengangkatan PPPK Pemerintah Kabupaten Blora Formasi Tahun 2024. Jadi kontraknya lima tahun, mungkin ada yang didaerah lain yang kontraknya kurang dari lima tahun,  tapi ada tapinya harus siap dievaluasi tiap tahun biar kinerjanya selalu baik,” terang Bupati

Rinciannya, 1535 ASN PPPK tersebut terdiri dari Guru 266 orang, Nakes 55 orang, Tenaga Teknis 1.214 orang. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan pengambilan sumpah dan janji jabatan fungsional bagi 7 orang PNS.

Hadir pada kesempatan tersebut Wakil Bupati Blora Hj. Sri Setyorini, Sekretaris Daerah Kabupaten Blora, Asisten Sekda Blora, Kepala OPD Pemkab Blora, dan Camat se Kabupaten Blora.

Bupati mengungkap, Bahwa dengan pengangkatan PPPK ini diharapkan nantinya akan mampu untuk mendukung kinerja dari pemerintahan Kabupaten Bora. Diharapkan para ASN tersebut dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. 

“Jadi karena Bapak-Ibu sudah menyandang status sebagai ASN. Secara otomatis terikat dengan peraturan peraturan  yang berlaku. Oleh karena itu diharapkan Bapak-Ibu bisa menjadi contoh. Karena sudah statusnya menjadi ASN. Selanjutnya kita berharap bahwasannya pelayanan di Kabupaten Bora ini harus lebih ditingkatkan,” papar Bupati

“Karena yang menjadi motor penggerak pelayanan ini adalah para ASN  termasuk dari Bapak-Ibu semuanya. Jadi diniatkan ikhlas untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai ASN. Jadi loyalitas sebagai ASN harus dijaga,”sambungnya

Bupati juga berharap agar para ASN dapat mencintai pekerjaannya. Melaksanakan pekerjaannya dengan penuh  pengabdian dan diniatkan untuk beribadah.

“Pengabdian kecintaan terhadap pekerjaan ini harus selalu ditumbuhkan. Jadi pekerjaan ini tidak sebagai beban, tapi sebagai wahana pengabdian. Aktualisasi diri yang menyenangkan sehingga dapat membawa kebahagiaan dan keberkahan,” pintanya

Termasuk, Bupati juga mengajak ASN untuk bersyukur, terlebih dengan meningkatnya pendapatan mereka,  bagi yang muslim untuk dapat menunaikan kewajiban zakatnya. Termasuk mengajak untuk para ASN untuk gemar bersedekah salah satunya untuk anak yatim.

“Dan jangan lupa lagi ini untuk seluruh ASN, jadi kita ini manusia beruntung diantara yang lain. Sehingga kita punya kewajiban untuk yang bergama Islam nanti gajinya dipotong 2,5 persen, zakat ya, karena ini harus kita syukuri. Termasuk kita juga selain zakat ini wajib, ada yang sunah nanti ada sedekah untuk anak yatim tapi ini nanti sifatnya sukarela tidak dipaksa,  tergantung kemampuan masing-masing,”rincinya

Salah satu PPPK yang baru saja dilantik adalah Pangat dari Jepon, yang saat ini sudah berusia 57 tahun 9 bulan. Meski waktu pensiunnya tinggal 3 bulan lagi, tapi dirinya sangat bersyukur karena akhirnya diangkat menjadi ASN.

“Bersyukur seneng sekali Alhamdulillah,” ucapnya

Kemudian Muhammad Ali dari Cepu yang turut merasakan senang karena akhirnya menjadi ASN setelah 20 tahun mengabdi.

“Saya sudah mengabdi sudah dua puluh tahun lebih di SD sebagai penjaga sekolah, wah senang sekali baru kali ini,” katanya

Bupati Arief mengungkap bahwa prosesi penandatanganan kinerja dan pengambilan sumpah janji tersebut sengaja dipilih pada tanggal 17 Oktober 2025. Menurutnya, momen tersebut bertepatan dengan ulang tahun Presiden RI Prabowo Subianto.

“Jadi kita pilih hari ini memang sengaja, kita lantik tanggal 17, karena hari ini bertempatan dengan ulang tahunnya Pak Presiden Prabowo, yang ke-74 tahun. Nah, tentunya masyarakat Kabupaten Blora mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Presiden. Semoga di ulang tahunnya yang ke-74 ini selalu diberikan kesehatan, panjang umur, keberkahan, kelancaran dalam rangka memimpin negara Republik Indonesia kita tercinta ini,” ungkap Bupati

Jelas Bupati, perhatian Presiden  kepada Kabupaten Blora sangat luar biasa,pasalnya saat ini Blora mendapatkan bantuan hingga ratusan miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan, yang selama ini masih dalam kondisi rusak.

“Kita terima kasih kepada Bapak Presiden karena tahun ini saya sampaikan, kita diberikan bantuan dari Bapak Presiden ini, Inpres jalan ini hampir 100 miliar. Jadi yang rumahnya Cabak-Bleboh tahun ini mulus ya. Yang rumahnya Jepon arah Bogorejo tahun ini mulus semua.Tunjungan arah Keser, Nglangitan tahun ini juga selesai semuanya, yang rumahnya Tunjungan arah Japah tahun ini selesai semuanya. Ini diberikan dari Inpres jalan,” tambahnya 

Disampaikannya, bahwa penerimaan bantuan dari Pusat tersebut untuk Kabupaten Blora ini tertinggi se Jawa Tengah. Tak hanya itu, Pasar Ngawen juga akan segera dibangun dengan bantuan dari pusat sebesar 38 miliar, juga nantinya akan ada revitalisasi sekolah-sekolah, dan sebagainya.(nurul) 

Kegiatan yang berlangsung di Blora itu mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), perbankan, akademisi, asosiasi BUMDes, hingga pelaku BUMDes dari sejumlah daerah di Jawa Tengah.

Ketua JMSB Bambang Sartono mengatakan, forum tersebut menjadi ruang strategis untuk merumuskan sinergi multipihak dalam memperkuat peran BUMDes sebagai penggerak utama ekonomi desa.

“Forum ini menjadi wadah strategis dalam merumuskan sinergi multipihak guna memperkuat peran BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa,” ujar Bambang saat membuka kegiatan.

Bambang menjelaskan, hasil dari forum ini tidak berhenti pada tataran wacana. Pihaknya akan menindaklanjuti diskusi tersebut dengan menyusun rencana kerja tiga bulan ke depan, lengkap dengan pemetaan skema pembiayaan, penanggung jawab (PIC), serta indikator capaian yang terukur.

“Kita akan menyusun rencana kerja tiga bulan ke depan, lengkap dengan pic target dan indikator terukur. Dengan begitu, kita tahu apa yang harus dikerjakan, oleh siapa, kapan tenggatnya, dan bagaimana ukurannya,” ungkapnya.

Ia menambahkan, sistem target yang jelas akan memudahkan kolaborasi antara pemerintah desa, perbankan, dan media dalam memantau hasil dan akuntabilitas program.

Bambang juga menekankan pentingnya dukungan lintas sektor, khususnya dari unsur pemerintahan daerah. Ia meminta agar regulasi serta program lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat disinergikan, sehingga agenda pembangunan desa tidak terhambat oleh tumpang tindih birokrasi.

Selain itu, Dinas PMD diharapkan membangun basis data BUMDes yang kuat untuk memetakan unit usaha yang siap berkembang dan yang masih membutuhkan pendampingan. APDESI diminta berperan dalam memberikan masukan teknis mengenai tata kelola dan ekonomi desa.

Sementara itu, Bank Jateng didorong menyediakan akses pembiayaan yang menyesuaikan dengan arus kas (cash flow) BUMDes serta memperkuat mitigasi risiko. Para camat diharapkan menjadi simpul koordinasi percepatan selama 30 hingga 90 hari ke depan.

Menurut Bambang, media memiliki peran strategis dalam mengawal proses pembangunan desa, bukan sekadar memberitakan kegiatan.

“Peran media bukan sekadar menulis berita, melainkan memastikan informasi publik tersaji akurat dan proporsional. Kami fokus pada praktik baik, bukan popularitas sesaat,” tegasnya.

Ia menutup dengan penegasan bahwa seluruh langkah ini diarahkan untuk memberikan hasil nyata bagi kemajuan desa.

“Kita tidak mencari kalimat indah, tapi keputusan yang berdampak nyata agar BUMDes benar-benar naik kelas, menambah PAD Desa, memperkuat ketahanan pangan, dan membuka lapangan kerja,” pungkas Bambang.(nurul) 

Acara yang dibuka Kepala BPSDM ESDM, Prahoro Yulijanto Nurtjahyo, mewakili Menteri ESDM, didampingi Ketua Umum ADPMET, Dr. H. Al Haris, ini,  juga mengundang jajaran SKK Migas, Pertamina dan stakeholder migas lainnya. Setidaknya ada 250 orang yang hadir.

Ketua Umum ADPMET, Dr. H. Al Haris,  yang juga Gubernur Jambi, merasa senang bisa hadir langsung dan membuka Rakernas ADPMET 2025 bersama Kepala BPSDM ESDM di Gedung PEM Akamigas Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. 

Menurutnya, Cepu, Blora ini merupakan salah satu wilayah industri migas yang cukup tua di Indonesia, sekaligus tempat pendidikan SDM migas yang unggul.

“Di Indonesia ini ada 87 daerah yang memiliki potensi migas namun belum semuanya masuk. Harapannya melalui forum ini bisa menjadi ajang silahturahmi sekaligus menyatukan program untuk memajukan industri migas daerah. Terimakasih kepada 61 delegasi dari 35 daerah anggota dan 26 BUMD yang telah bersedia hadir langsung,” ungkap Al Haris, di Graha Oktana PEM Akamigas Cepu.

Ia juga menegaskan pentingnya peran daerah dalam memperkuat kontribusi terhadap sektor energi nasional.

“Daerah penghasil migas harus menjadi motor penggerak kemandirian energi nasional. Melalui Rakernas ini, kita ingin mempercepat pengelolaan sumber daya energi daerah secara berkeadilan dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya implementasi Kepmen ESDM Nomor 14 Tahun 2025, yang memberikan ruang lebih luas bagi daerah untuk mengelola sumber-sumber energi rakyat secara mandiri dan meningkatkan lifting migas nasional.

“Kita ingin proses pengelolaan participating interest 10 persen bagi daerah dapat dipercepat. Ini hak daerah dan harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

“Tidak hanya rakernas saja. Melalui forum ini, juga akan disampaikan sosialisasi hasil Munas V Jakarta kepada seluruh anggota ADPMET. Sekaligus melaksanakan MoU antara Ketua Umum ADPMET dengan Kepala Badan BPSDM ESDM untuk peningkatan SDM migas daerah. Yang harapannya nanti masing-masing Kepala Daerah penghasil migas tinggal melanjutkan Perjanjian Kerjasama (PKs) nya dengan PEM Akamigas ataupun PPSDM Migas,” lanjut Al Haris.

Menurutnya ada beberapa isu strategis yang dibahas dalam Rakernas kali ini. Beberapa diantaranya adalah participating interest atau PI bagi BUMD Migas daerah sebesar 10 persen, hingga isu pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) migas yang dirasa perlu pembahasan lebih dalam. Serta optimalisasi peningkatan produksi migas dari sumur tua dan sumur masyarakat.

“Yang hasilnya nanti akan kami laporkan kepada Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri untuk pertimbangan pengambilan kebijakan nasional di sektor migas. Kami juga berharap kedepan lebih banyak lagi daerah penghasil energi terbarukan yang bisa bergabung dalam ADPMET. Terimakasih saudaraku Pak Bupati Blora, Pak Arief Rohman yang telah bersedia menjadi tuan rumah, luar biasa Blora ini,” tambah Al Haris.

Kepala BPSDM ESDM, Prahoro, mewakili Menteri ESDM mengucapkan selamat atas terselenggaranya Rakernas ADPMET 2025 di Cepu Blora, yang merupakan salah satu sentral Sejarah migas Indonesia.

“Selamat Rakernas, sudah tepat dilaksanakan di Cepu. Cepu tidak hanya lokasi penambangan migas, tetapi juga pusat pendidikan SDM Migas. Sehingga semua daerah selain bermusyawarah juga bisa belajar dan membangun Kerjasama,” ucapnya.

Sementara itu, Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman, selaku tuan rumah sekaligus ketua panitia penyelenggara Rakernas ADPMET 2025, menyampaikan bahwa Rakernas ini telah dimulai sejak Rabu malam (15/10/2025) di Hotel Ammi Cepu.

“Rapat Kerja Nasional dan Sosialisasi Hasil Munas ADPMET ini dilaksanakan selama tiga hari, mulai dari tanggal 15 sampai nantinya ditutup pada 17 Oktober 2025 yang dikemas dalam 3 (tiga) agenda utama. Tadi malam Rabu 15 oktober bertempat di Hotel Ammi kita sudah laksanakan business matching dan update terkait participating interest 10% yang diikuti oleh sebagian besar rekan-rekan bumd migas anggota ADPMET,” ujarnya.

“Kemudian agenda ke-dua hari ini yang merupakan agenda utama berupa rapat kerja dan sosialiasi hasil munas dilanjutkan dengan tour campus PEM Akamigas Cepu. Serta hari ketiga besok akan diselenggarakan field trip dengan melihat secara langsung kondisi dan kegiatan sumur-sumur tua yang ada di Ledok Sambong, Blora,” lanjut Arief Rohman.

Pihaknya melalui forum ini juga mengajak para kepala daerah penghasil migas yang hadir untuk duduk bersama membahas dampak pengurangan DBH migas oleh pemerintah pusat. Yang angkanya miliaran hingga triliunan rupiah seperti yang terjadi di Bojonegoro.

“Tadi ada Pak Bupati Bojonegoro, Pak Bupati Tabalong, Bu Bupati Lampung Timur, Pak Bupati Penajam Paser Utara, Wakil Bupati Bangkalan, dan perwakilan lainnya. Juga ada Mas Boyamin Saiman, dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang hadir untuk berdiskusi bersama. Kita sebagai daerah penghasil migas ingin mendapatkan keadilan DBH migas di tengah pemotongan TKD di 2026 ,” ungkap Arief Rohman.

Sementara itu, Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono berkomitmen untuk terus memperjuangkan peran strategis daerah dalam tata kelola energi nasional, memperkuat kolaborasi antar daerah, dan memastikan keberpihakan terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil energi.

“Kami siap untuk bersama teman teman Kepala Daerah anggota ADPMET untuk memperjuangkan peran daerah yang lebih baik dalam pengelolaan tata kelola industri migas nasional yang bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adanya migas di daerah harus bisa untuk memakmurkan masyarakat di daerah itu,” singkatnya.

Dalam Rakernas ini juga dilakukan penandatangan MoU peningkatan SDM Migas dengan Kepala Badan BPSDM ESDM dan PKS dengan Direktur PEM Akamigas oleh beberapa Kepala Daerah. Serta forum diskusi BUMD Migas se -Indonesia.(nurul)